Dengan disahkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi
menjadi UU No.32 Tahun 2004 mendorong banyak daerah untuk melepaskan diri
dari ikatan wilayah administrasi di atasnya. Begitu pula dengan lima Kabupaten di
Propinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu,
Melawi dan Sekadau yang ingin membentuk Propinsi Kapuas Raya.
Pembangunan yang tidak merata serta rentang kendali yang sangat lemah yang
dikarenakan faktor jarak yang sangat jauh dari ibu kota Pontianak dijadikan
sebagai alasan dalam upaya tersebut.
Keinginan untuk membentuk sebuah daerah otonom baru, dalam hal ini
adalah propinsi Kapuas Raya perlu didukung oleh potensi daerah yang baik
termasuk di dalamnya yaitu potensi ekonomi dan keuangan. Kedua potensi
tersebut merupakan faktor yang sangat penting karena akan mendukung
kemandirian Propinsi Kapuas Raya di masa yang akan datang apabila telah lepas
dari Propinsi Kalimantan Barat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi dan
keuangan, serta membangun model perencanaan pembangunan wilayah di
Propinsi Kapuas Raya. Potensi ekonomi dilihat dari sektor yang menjadi basis
bagi Propinsi Kapuas Raya yang diukur dengan menggunakan metode Location
Quotient (LQ) serta potensi ekonomi daerah berdasarkan perhitungan DAU yang
sangat bermanfaat dalam menentukan besarnya DAU yang akan diterima.
Sedangkan potensi keuangan dapat diukur melalui seberapa besar kontribusi pajak
dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seberapa besar rasio PAD,
pajak dan retribusi terhadap PDRB serta seberapa besar derajat desentralisasi
fiskal Propinsi Kapuas Raya. Untuk membangun model perencanaan
pembangunan digunakan analasis gravitasi dan model interaksi ruang yang
bermanfaat dalam menentukan pusat pertumbuhan yang terbaik, yang mampu
menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sehingga dapat memebrikan efek
multiplier bagi daerah disekitarnya. Selain analisis gravitasi dan model interaksi
ruang digunakan pula analasis deskriptif untuk mendapatkan model pembangunan
yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Propinsi Kapuas Raya.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, sektor yang menjadi basis bagi setiap
kabupaten di Propinsi Kapuas Raya adalah sektor pertanian dan sektor
pertambangan dan penggalian. Namun sektor basis tersebut mengalami
pergeseran ketika dibandingkan terhadap Propinsi Kapuas Raya dan terhadap ratarata
PDB Indonesia, di mana sektor sektor sekunder dan tersier seperti sektor
listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan hotel dan restoran
serta sektor jasa menjadi sektor basis di beberapa kabupaten. Kabupaten Kapuas
Hulu memiliki nilai Potensi Ekonomi Daerah (PED) tertinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang paling
mandiri di antara keempat kabupaten yang lainnya.
Untuk potensi keuangan, kontribusi pajak dan retribusi masih mengalami
fluktuasi dengan rata-rata 18,31 persen dan 27,65 persen. Rasio pajak masih
berfluktuasi dengan rata-rata 0,08 persen, rasio retribusi dan PAD meningkat
dengan rata-rata 0,19 persen dan 0,55 persen. Derajat desentralisasi fiskal masih
sangat rendah, terlihat dari proporsi PAD dan BHPBP yang rendah dengan ratarata
sebesar 2,44 persen dan 9,09 persen serta tingkat ketergantungan yang tinggi
terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan rata-rata sebesar 81,73
persen.
Berdasarkan analisis gravitasi, interaksi antara Kabupaten Sintang dengan
Sanggau memiliki nilai tertinggi, ini menandakan bahwa kedua kabupaten
tersebut dijadikan sebagai pusat pertumbuhan karena mampu memberikan
pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan diharapkan akan memberikan
dampak (efek multiplier) terhadap kabupaten yang lainnya. Menurut data potensi,
Propinsi Kapuas Raya sangat berpotensi menjadi kawasan agropolitan dengan
komoditi kelapa sawit dan karet sebagai komoditi unggulan. Berdasarkan
keunggulan komparatif (Comparatif Advantage), pengembangan kawasan
agropolitan dengan komoditi unggulan kelapa sawit dikembangkan di Kabupaten
Sanggau dan karet di Kabupaten Sintang..
Sebaiknya pemekaran Propinsi Kapuas Raya ditunda selama beberapa
tahun ke depan dikarenakan masih ada kabupaten yang belum genap berumur
tujuh tahun (PP No. 78 Tahun 2007), selain itu sektor primer dan sekunder masih
belum mampu memberikan kontribusi yang besar. Bila dilihat dari segi
kemampuan keuangan daerah, Propinsi Kapuas Raya masih sangat tergantung
terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Untuk menunjang kawasan agropolitan
maka perlu dibangun kawasan industri (industrialisasi) untuk menampung hasil
panen yang dihasilkan. Selain itu perlu dibangun infrastruktur yang baik guna
memudahkan dalam distribusi serta mobilisasi orang dan barang. Yang terakhir
yaitu pembangunan fasilitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat di kawasan agropolitan tersebut.
0 komentar: